Tingohu.id, BOALEMO – Sejumlah guru berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu (PPPK-PW) di Kabupaten Boalemo hingga kini mengaku belum menerima gaji sejak Oktober 2025. Meski demikian, mereka tetap menjalankan tugas mengajar di sekolah masing-masing.
Para guru tersebut diketahui telah menerima Surat Keputusan (SK) pengangkatan dan menandatangani perjanjian kerja pada 1 Oktober 2025. Dengan dokumen tersebut, secara administratif mereka telah tercatat sebagai PPPK-PW dalam sistem kepegawaian.
Namun hingga memasuki Maret 2026, gaji yang menjadi hak mereka belum juga dibayarkan.
Salah satu guru PPPK-PW yang enggan disebutkan namanya mengatakan bahwa kondisi tersebut cukup berat, terutama karena mereka tetap harus menjalankan tanggung jawab mengajar setiap hari.
“Kami tetap masuk mengajar seperti biasa karena ini tanggung jawab kepada siswa,” ujarnya.
Di tengah kondisi tersebut, perhatian publik juga tertuju pada aktivitas DPRD Kabupaten Boalemo yang dalam beberapa waktu terakhir justru terlihat lebih banyak melakukan kegiatan perjalanan dinas (perdis).
Situasi ini memunculkan pertanyaan di kalangan masyarakat mengenai sejauh mana DPRD menjalankan fungsi pengawasan terhadap pemerintah daerah, khususnya terkait pemenuhan hak tenaga pendidik.
Dalam sistem pemerintahan daerah, DPRD memiliki tiga fungsi utama, yaitu fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Melalui fungsi pengawasan tersebut, DPRD dapat meminta penjelasan pemerintah daerah maupun organisasi perangkat daerah (OPD) terkait mengenai kebijakan atau persoalan yang terjadi di masyarakat.
Persoalan keterlambatan pembayaran gaji guru PPPK-PW ini dinilai seharusnya menjadi perhatian serius karena menyangkut kesejahteraan tenaga pendidik yang tetap menjalankan tugasnya di sekolah.
Sementara itu, upaya konfirmasi kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Boalemo terkait keterlambatan pembayaran gaji para guru tersebut belum mendapatkan tanggapan hingga berita ini diturunkan.
Para guru berharap pemerintah daerah dapat segera memberikan kejelasan serta memastikan pembayaran gaji mereka dapat segera direalisasikan.
