Program Sekolah Rakyat yang digagas Presiden Prabowo Subianto lahir dari sebuah cita-cita besar, memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan. Negara menyediakan sekolah, asrama, makan, perlengkapan, hingga pembinaan karakter bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem. Di atas kertas, ini merupakan salah satu intervensi sosial paling ambisius dalam sejarah pendidikan Indonesia.
Namun realitas di lapangan menunjukkan bahwa tidak semua keluarga menyambut program ini dengan antusias. Di sejumlah daerah, masih ditemukan orang tua dan siswa yang memilih tidak mendaftar meskipun telah mendapatkan sosialisasi dan penjelasan mengenai manfaat program tersebut.
Pertanyaannya, mengapa program yang serba gratis masih ditolak? Jawabannya mungkin tidak sesederhana persoalan informasi.
Selama ini, banyak pihak beranggapan bahwa penolakan terjadi karena masyarakat belum memahami program. Karena itu, solusi yang ditempuh biasanya berupa sosialisasi tambahan. Padahal dalam banyak kasus, keluarga sebenarnya sudah memahami manfaat yang ditawarkan. Mereka mengetahui bahwa biaya pendidikan ditanggung negara. Mereka mengerti bahwa fasilitas disediakan pemerintah. Namun mereka tetap menolak.
Di titik inilah pemerintah perlu melihat persoalan dari perspektif yang lebih manusiawi. Bagi sebagian keluarga, anak bukan sekadar peserta didik. Anak adalah bagian dari kehidupan sehari-hari, sumber kebahagiaan, sekaligus tumpuan harapan keluarga. Ketika sebuah program mengharuskan anak tinggal di asrama dan jauh dari rumah, yang muncul bukan sekadar pertimbangan rasional, tetapi juga pertimbangan emosional.
Ada orang tua yang khawatir kehilangan kedekatan dengan anaknya. Ada yang takut anak belum siap hidup mandiri. Ada pula yang merasa lebih tenang jika anak tetap berada dalam pengawasan keluarga.
Kekhawatiran semacam ini tidak bisa diselesaikan hanya dengan brosur, spanduk, atau presentasi. Karena itu, tantangan terbesar Sekolah Rakyat sesungguhnya bukan membangun gedung, melainkan membangun kepercayaan.
Kepercayaan tidak lahir dari instruksi. Ia tumbuh dari pengalaman, transparansi, dan bukti nyata. Masyarakat perlu melihat bagaimana kehidupan siswa di asrama, bagaimana sistem pengawasan diterapkan, bagaimana kualitas pengajaran berlangsung, serta bagaimana masa depan lulusan program tersebut.
Semakin banyak kisah keberhasilan yang muncul, semakin mudah masyarakat menerima program ini. Sebaliknya, jika komunikasi publik hanya berfokus pada target dan angka penerimaan siswa, maka resistensi berpotensi tetap muncul.
Pemerintah juga perlu menerima kenyataan bahwa tidak semua keluarga akan membuat pilihan yang sama. Dalam negara demokratis, keberhasilan sebuah program tidak selalu diukur dari kemampuan memaksa masyarakat untuk ikut, melainkan dari kemampuan menyediakan pilihan yang berkualitas sehingga masyarakat dengan sukarela memilihnya.
Sekolah Rakyat adalah gagasan besar yang membawa harapan bagi jutaan anak Indonesia. Namun keberhasilan program ini tidak hanya ditentukan oleh anggaran dan fasilitas, melainkan oleh kemampuan negara memahami psikologi keluarga yang menjadi sasarannya.
Pada akhirnya, persoalan Sekolah Rakyat bukan semata-mata soal pendidikan. Ia adalah soal kepercayaan, kedekatan keluarga, dan bagaimana negara mampu hadir tanpa mengabaikan suara masyarakat yang ingin dibantunya.
Karena itu, pertanyaan yang perlu dijawab bukan hanya “mengapa masyarakat menolak Sekolah Rakyat?”, melainkan juga “apa yang harus dilakukan agar masyarakat percaya bahwa Sekolah Rakyat adalah pilihan terbaik bagi masa depan anak mereka?”
Terimakasih.
