Partai Gema Bangsa resmi menyatakan diri meramaikan kancah politik nasional di Jakarta pada Sabtu, 17 Januari 2026. Dengan mengusung tema “Mandiri di Negeri Sendiri”, partai ini memfokuskan perjuangan politiknya pada kemandirian nasional dan desentralisasi kekuasaan.
Deklarasi ini dihadiri oleh ribuan peserta dari berbagai kalangan, termasuk pengurus partai dari tingkat pusat hingga daerah, akademisi, mahasiswa, petani, nelayan, buruh, serta simpatisan yang datang dari 38 provinsi di Indonesia. Sejumlah tokoh publik dan pimpinan partai politik juga turut hadir memeriahkan acara tersebut.
Ketua Umum Partai Gema Bangsa, Ahmad Rofiq, menekankan bahwa Gema Bangsa didirikan bukan atas dasar kepentingan modal atau sebagai partai korporasi. Ia menegaskan bahwa partai ini adalah milik bersama dan hadir sebagai alat perjuangan untuk mewujudkan kemandirian bangsa.
“Ini bukan partai korporasi. Gema Bangsa adalah milik bersama dan lahir sebagai alat perjuangan untuk kemandirian bangsa,” ujar Ahmad Rofiq.
Struktur organisasi partai dirancang untuk memberikan ruang yang luas bagi pengurus di tingkat daerah. Dewan Pimpinan Wilayah dan Dewan Pimpinan Daerah diberikan kewenangan penuh dalam mengelola organisasi serta menentukan langkah politik yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing wilayah.
Menurut Ahmad Rofiq, kemandirian internal menjadi prasyarat penting agar partai tidak terjebak dalam kepentingan sempit di tingkat pusat.
Deklarasi ini juga menandai peluncuran Gerakan Mandiri Bangsa, sebuah platform politik yang bertujuan mendorong kedaulatan Indonesia dalam setiap pengambilan keputusan strategis, baik di sektor politik, ekonomi, maupun pembangunan. Gema Bangsa memosisikan gerakan ini sebagai upaya pembaruan arah politik nasional agar senantiasa berpihak pada kepentingan rakyat.
Ketua Panitia Deklarasi, Joko Nugroho, melaporkan bahwa dalam kurun waktu satu tahun sejak diluncurkan pada 17 Januari 2025, struktur Partai Gema Bangsa telah terbentuk di seluruh penjuru Indonesia.
“Saat ini kami sudah memiliki 38 Dewan Pimpinan Wilayah di tingkat provinsi dan 514 Dewan Pimpinan Daerah di kabupaten dan kota,” jelas Joko Nugroho.
Ia menambahkan bahwa kesiapan struktur ini menjadi modal awal yang kuat bagi Gema Bangsa untuk berkiprah lebih jauh dalam arena politik nasional.
Tiga visi utama diusung oleh Gema Bangsa sebagai pijakan gerak politiknya, yaitu Indonesia Mandiri, Desentralisasi Politik, dan Indonesia Reborn.
Visi Indonesia Mandiri bertujuan untuk memperkuat kemampuan bangsa dalam mengelola sumber dayanya sendiri serta mengurangi ketergantungan pada kekuatan asing. Visi ini juga menunjukkan keberpihakan partai pada petani, nelayan, dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah.
Visi Desentralisasi Politik dimaknai sebagai upaya membangun demokrasi yang kuat dari daerah. Partai ini berpendapat bahwa demokrasi tidak dapat tumbuh sehat jika dikendalikan secara terpusat dan elitis.
Sebaliknya, kepemimpinan lokal perlu diberikan ruang yang lebih besar agar dapat lahir dari pemahaman mendalam atas karakter dan kebutuhan unik setiap wilayah.
Sementara itu, visi Indonesia Reborn diartikan sebagai pembaruan tata kelola politik dan pembangunan nasional melalui praktik kekuasaan yang melayani masyarakat. Visi ini juga berupaya memberikan ruang yang lebih luas bagi partisipasi generasi muda.
Di sisi lain, Ketua Bidang Kader dan Kepemimpinan Dewan Pimpinan Pusat Partai Gema Bangsa, Hardiansyah, menyatakan bahwa partainya memberikan dukungan kepada Presiden Prabowo Subianto untuk Pemilihan Presiden 2029.
Menurut Hardiansyah, terdapat kesamaan yang kuat antara visi Prabowo Subianto dan Gema Bangsa.
“Gagasan berdiri di kaki sendiri dan mandiri di negeri sendiri itu sejalan dengan arah perjuangan kami,” ujar Hardiansyah.
Ia menegaskan bahwa dukungan ini masih bersifat terbuka dan dinamis. Gema Bangsa saat ini memilih untuk mendukung program-program pemerintah yang dinilai sejalan dengan kepentingan nasional.
Dalam isu demokrasi lokal, Gema Bangsa secara tegas menolak wacana pemilihan kepala daerah oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Hardiansyah berpendapat bahwa mekanisme tersebut merupakan kemunduran bagi prinsip demokrasi.
“Pemilihan kepala daerah oleh DPRD merupakan langkah mundur,” tegasnya.
Ia menekankan bahwa desentralisasi politik yang diusung oleh partainya menuntut penguatan peran serta masyarakat dalam menentukan pemimpin daerah mereka.
