tingohu.id, Boalemo — Aktivis mahasiswa sekaligus kader Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), Sahril Anwar Tialo, mendesak aparat penegak hukum untuk segera mengusut tuntas dua dugaan kasus korupsi yang menjadi sorotan publik di Kabupaten Boalemo.
Dua kasus yang dimaksud yakni dugaan penyimpangan pada kegiatan perjalanan dinas DPRD Boalemo Tahun Anggaran 2020–2022, serta dugaan permasalahan dalam belanja rumah tangga pimpinan DPRD Tahun Anggaran 2024.
Sahril menilai, kedua persoalan tersebut memiliki dampak serius terhadap keuangan daerah dan berpotensi mencederai kepercayaan masyarakat terhadap tata kelola pemerintahan.
“Kasus-kasus ini harus ditangani secara serius dan transparan. Jika ditemukan bukti yang cukup, maka harus diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” ujar Sahril.
Ia menegaskan, aparat penegak hukum perlu bekerja secara profesional, terbuka, dan tidak diskriminatif dalam menangani setiap dugaan tindak pidana korupsi, tanpa memandang latar belakang atau jabatan pihak-pihak yang terlibat.
Menurutnya, prinsip kesetaraan di hadapan hukum harus menjadi landasan utama dalam proses penegakan hukum, sehingga tidak menimbulkan persepsi bahwa hukum hanya tajam ke bawah dan tumpul ke atas.
“Hukum harus ditegakkan secara adil. Siapapun yang terlibat, jika terbukti secara hukum, harus bertanggung jawab,” tegasnya.
Lebih lanjut, Sahril juga menekankan pentingnya transparansi dalam penanganan perkara. Ia mendorong agar aparat penegak hukum secara berkala menyampaikan perkembangan penanganan kasus kepada publik guna menjaga kepercayaan masyarakat.
“Keterbukaan informasi menjadi bagian penting dari akuntabilitas. Masyarakat berhak mengetahui sejauh mana proses penanganan kasus ini berjalan,” lanjutnya.
Selain itu, ia meminta agar proses penanganan perkara tidak berlarut-larut. Menurutnya, langkah cepat dan terukur, mulai dari penyelidikan hingga penyidikan, diperlukan untuk menghindari spekulasi di tengah masyarakat.
GMNI Boalemo, kata Sahril, akan terus mengawal perkembangan kedua kasus tersebut sebagai bagian dari komitmen untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab.
“Kami akan terus mengawal proses ini. Harapannya, semua berjalan sesuai hukum dan memberikan keadilan bagi masyarakat,” pungkasnya.
