“Putusan bebas terhadap terdakwa tidak berarti membenarkan aktivitas pertambangan emas tanpa izin.”
Tag: Hukum
Praperadilan Excavator Ditolak, Kuasa Hukum Persoalkan Waktu Penyitaan
“Di titik mana pengamanan sebuah benda berubah menjadi penyitaan?”
Desa Kotaraja Digeledah, Penyidikan Dugaan Korupsi Keuangan Desa Bergulir
Penggeledahan dalam penyidikan dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan keuangan Desa Kotaraja Tahun Anggaran 2024–2025.
DPO Kejari Padang, Eko Verbien Dicari
“Masyarakat yang mengetahui keberadaan Eko Verbien diminta segera memberikan informasi kepada Kejaksaan Negeri Padang.”
DPO KEJARI PADANG, Dody Ramadhani Dicari
“Masyarakat yang mengetahui keberadaan DPO diharapkan segera memberikan informasi kepada Kejaksaan Negeri Padang.”
Staf Ahli Bupati Boalemo Sampaikan Ucapan Hari Lahir Kejaksaan RI ke-81
“Selamat Hari Lahir Kejaksaan Republik Indonesia ke-81. Semoga Kejaksaan semakin profesional, berintegritas dan humanis dalam menjaga supremasi hukum serta memberikan kepastian dan keadilan bagi masyarakat.”
Fatlina Podungge, S.Pd., S.H., M.Si.
Staf Ahli Bupati Boalemo Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik
Tahap II Kasus Ekspor Emas Ilegal, Kejari Jakarta Timur Terima Tersangka HH
Dalam perkara tersebut, HH diduga melakukan tindak pidana di bidang kepabeanan dengan cara mengekspor barang tanpa menyerahkan pemberitahuan pabean. Barang yang dimaksud berupa enam koli perhiasan emas dan koin emas.
Ketua, Sekretaris, Bendahara, Penyedia: Empat Posisi di Pusaran Kasus KONI Gorontalo
Ketua, sekretaris, bendahara, dan penyedia menjadi empat posisi yang menarik perhatian dalam pusaran penyidikan dugaan penyimpangan dana hibah KONI Provinsi Gorontalo.
Hakim Nilai Dugaan BBM untuk PETI Hanya Asumsi, 3 Terdakwa Bebas
“Penegakan hukum seyogyanya dilakukan secara cermat, objektif, dan berdasarkan alat bukti, bukan berdasarkan pada suatu asumsi belaka.”
BREAKING NEWS: Anggota DPRD Boalemo SO Jalani Pemeriksaan di Kejaksaan
“Pemeriksaan terhadap anggota DPRD menjadi bagian penting dalam mengurai pelaksanaan perjalanan dinas TA 2020–2022. Keterangan masing-masing pihak perlu dicocokkan dengan dokumen dan bukti pertanggungjawaban perjalanan dinas untuk melihat apakah terdapat ketidaksesuaian dalam pelaksanaannya.”
- 1
- 2
- Berikutnya
Tidak Ada Postingan Lagi.
Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.