Oleh: Syafrudin Lamusu, SE, MM
Warga Paguyaman
PENDAHULUAN
Perjuangan, demikian inti dari sebuah kesuksesan. Tertunda dengan berbagai alasan dan beroleh rintangan atas beragam sebab, perjuangan tak mampu menyurutkan tekad. Sebab, “perjuangan” merupakan idiom indah untuk mengenang sebuah gerak dan langkah menuju kesuksesan.
Perjuangan dikenang tatkala orang semakin melupakannya, bahkan terkadang dilupakan karena hasil perjuangan telah menina-bobokan. Sering kali, perjuangan tergilas oleh sederet keniscayaan. Pun, perjuangan hanya dikenang sebatas seremoni belaka.
Sejarah pun terbakar, meninggalkan puing-puing debu yang semakin hari pupus oleh hembusan angin. Tinggal cerita rakyat yang tersisa untuk diteruskan kepada generasi berikutnya. Dokumentasi kronologis acap kali berubah akibat desakan ego dan kepentingan sesaat.
Boalemo, dengan rentetan gerakannya, merupakan upaya melegalkan impian leluhur demi terwujudnya daerah mandiri. Di dalamnya terdapat pemerintahan yang ditopang oleh birokrat-birokrat andal beserta karyawannya yang berdedikasi tinggi untuk menciptakan masyarakat sejahtera. Betapa hal itu sangat diimpikan.
Gerakan dan usaha yang dilakoni tokoh-tokoh Boalemo telah mengalami berbagai pasang surut. Tiga tahap telah dilalui untuk menunjukkan kepedulian terhadap harapan leluhur. Namun, dua di antaranya kandas dengan berbagai alasan.
Upaya tahap ketiga berlangsung begitu tiba-tiba sehingga tetangga pun hampir dibuat terkejut. Tahun 1999 adalah tahun keramat bagi Boalemo. Hampir semua orang tidak percaya bahwa dengan berbekal niat, simpati, keteguhan, dan percaya diri, mereka mampu menciptakan sebuah nama baru dalam jajaran kabupaten di Indonesia.
Tersebutlah dalam kisah sejarah, pada 15 Juli 1999, terjadi “serangan fajar” oleh delegasi Tilamuta kepada Komisi II DPR RI yang direncanakan berkunjung ke Gorontalo, dengan tujuan Boalemo. Namun, karena situasi tertentu, rombongan tidak sempat bersilaturahmi ke daerah yang menjadi tujuan.
Pada pagi buta, saat masyarakat masih terlelap dalam istirahat malam, beberapa anggota delegasi dengan menumpangi mobil pick up bertemu dengan Prof. Sunarta dan rombongan Ketua/Anggota Komisi II DPR RI di Hotel Yulia, Gorontalo.
Tujuannya hanya satu: menampakkan diri untuk menepis anggapan bias terhadap perjuangan yang dikaburkan. Reaksi Komisi II adalah tidak mau mengingkari perjuangan murni arus bawah.
Sebagai wahana mengenang masa silam, dokumentasi kronologis ini direkonstruksi dari berbagai sumber untuk memperoleh autentisitasnya.
BERBEKAL OPTIMISME
Hampir tak ada yang percaya bahwa perjuangan yang berbekal keyakinan dan optimisme, ditunjang pendanaan minim hasil donasi para donatur yang pas-pasan, akan berujung pada lahirnya Kabupaten Boalemo. Impian itu telah tercetus 35 tahun sebelumnya.
Dengan bermodalkan tekad, berangkatlah tiga (3) perwakilan Tilamuta menuju Makassar melalui jalan darat, untuk selanjutnya menuju tanah harapan, “Jakarta”. Tujuannya hanya satu: membidani lahirnya UU Pemekaran Kabupaten Boalemo.
Kramat Sentiong menjadi titik awal pencarian akomodasi. Setelah itu, mereka secara bergantian menginap di rumah-rumah keluarga asal Tilamuta. Tak perlu kemewahan; angkot dan bajaj menjadi kendaraan tumpangan untuk memetik sebuah harapan.
Ledekan dan hantaman mental mengiringi langkah optimistis. Semuanya ditepis, walau pada tingkat kritis harus meringis menahan tangis demi mengais kesuksesan atas doa dan harapan warga Boalemo yang ditinggalkan dengan tangan tengadah.
Simpati pun merapat, semangat semakin menyatu, bahkan semakin erat. Hanya ada satu tekad: “Pulang dengan piagam di tangan.”
Kerumunan warga perantauan hampir tak pernah sepi. Segala upaya didedikasikan, raga menjadi taruhan, dan pekik asma Allah menjadi penyemangat yang membangkitkan rangsangan orasi dalam kemelut yang tak pernah lumat.
Nun di Tilamuta, donasi mengalir pasti. Nama-nama pun berdatangan: pedagang, petani, nelayan, dan pegawai, walau hanya dengan uang receh di tangan.
“Sumbangan kami kecil ketimbang doa dan harapan kami,” demikian desah salah seorang warga yang tengah sekarat menuju alam kematian.
Tak sabar menunggu kabar, kerumunan warga tampak bagai penonton pertunjukan. Tilamuta ramai dengan berbagai prediksi. Pro dan kontra di antara masyarakat pun sering muncul, tetapi semuanya pupus oleh giatnya para relawan dalam memberikan semangat.
Ujung telepon sering ditempeli sepuluh telinga. Mereka tak sabar menanti berita. Ter kantuk pun tak masalah, walau malam kian kelam. Sudut selatan Lapangan Porstil Tilamuta, yang sekarang berada di depan bagian kiri Kantor Bupati, malah bertambah ramai.
Demikian pula di Jakarta. Seharian, Senin, 11 Oktober 1999, para delegasi tak bisa beristirahat. Peluh dan penat menyatu dalam rasa was-was yang mendalam. Protokoler sulit ditembus hanya untuk sekadar menghadang impian lebih awal di Gedung DPR RI.
Di serambi Gedung Nusantara, tampak seorang pria paruh baya sedang ditenangkan oleh seorang pemuda. Ternyata, AR Abdjul sudah lemas dan sedang diberi semangat oleh Herman Bater.
Siang pun meredup, senja menjemput, dan malam tiba. Dengan bus Kopaja, delegasi kembali ke Tanjung Priok. Mereka tak sanggup menunggu esok hari. Mata sulit terpejam, nadi berdetak tak beraturan. Satu per satu terlelap dalam buaian impian indah, terbaring lemas saling berhimpitan menunggu kokok ayam pada 12 Oktober.
Dengan wajah pucat karena penat belum pulih, sekitar 50 warga perantauan bersama delegasi menuju Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta. Kopaja pun menjadi angkutan mewah waktu itu.
Walau dengan pakaian tak seragam, mereka melangkah penuh harap. Menapaki lekuk-lekuk tangga Senayan, sesekali mereka harus berhenti, mewaspadai gerakan kontra perjuangan dan memastikan keyakinan yang nyaris layu.
Dengan semangat kebersamaan, mereka mendekati kursi-kursi yang tersedia sambil menanti ketukan palu sidang dewan terhormat.
“Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, kami tetapkan Kabupaten Boalemo sebagai kabupaten pemekaran dari Kabupaten Gorontalo dengan ibu kota Tilamuta.”
Demikian penggalan pengumuman pengesahan UU Nomor 50 Tahun 1999 oleh pimpinan sidang DPR RI.
Gegap gempita dan sorak-sorai menyatu dengan kumandang asma Allah. “Allahu Akbar!” Mereka saling berpelukan dan bersalaman. Gembira bercampur haru. Saking sukacitanya, AR Abdjul jatuh tak sadarkan diri, selain karena penat, juga faktor usia.
Sambutan dengan pekikan asma Allah berkumandang di masjid-masjid di Tilamuta. Bahkan, ketukan tiang listrik menggema membelah sukacita warga. Tampak sujud syukur di berbagai tempat, disertai linangan air mata.
Abdullah Biya, dengan terbata-bata, mengatakan.
“Hari ini sejarah telah terukir. Perjuangan dan impian sejak 35 tahun lalu telah terwujud. Saya berharap kita jangan bertepuk dada. Kesuksesan ini atas peran kita semua, dari Paguyaman sampai Popayato.”
Tangisan belum berhenti. Di sudut-sudut Lapangan Tilamuta, para wanita memandang langit dengan isak tangis. Mereka tak mampu berujar; hanya tangan yang tengadah memanjatkan syukur kepada Ilahi Rabbi. Beberapa saat suasana hening, merenungi perjuangan yang bagi sebagian orang dirasa mustahil.
ERA 60-AN
Luasnya wilayah Kabupaten Gorontalo yang memanjang dari Atinggola sampai Popayato, serta dari Bonepantai sampai Sumalata, dengan pusat pemerintahan di Isimu/Limboto, membuat jangkauan pelayanan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan menjadi sangat sulit.
Kondisi geografis dengan struktur wilayah bergunung dan hutan lebat pada waktu itu menyulitkan pembangunan jalan akses ke masing-masing wilayah. Kondisi ekonomi dan politik pun belum memungkinkan bagi setiap daerah untuk berkembang.
Kewedanaan Boalemo, dengan tiga distrik (Paguyaman, Tilamuta, dan Paguat) serta ibu kota di Tilamuta, yang merupakan underafdeling Gorontalo pada zaman Belanda, memiliki keyakinan bahwa untuk mendobrak ketertinggalan dan membuka keterisolasian wilayah, perlu dilakukan pemekaran wilayah.
Tersebutlah nama-nama pemrakarsa pemekaran:
- H. J. Rahman (Alm.).
- Abdul Gias Gobel.
- Ibrahim Pakaya.
- R. Nono.
- Idrak Dai.
Dengan hanya berbekal semangat serta dasar pemikiran bahwa wilayah Boalemo, khususnya Tilamuta, merupakan daerah pendidikan karena tersedianya pendidikan SGB, SMEP, dan SMEA, wilayah ini menjadi tujuan para penimba ilmu untuk mengembara dan membentuk jati diri sebagai insan terdidik.
Karena Boalemo menjadi daerah tujuan studi bagi masyarakat Gorontalo dan Sulawesi Tengah, Kanwil Pendidikan Sulawesi Utara di Manado mengutus tenaga pendidik dari berbagai daerah, termasuk Sangir dan Manado.
Dasar itulah yang membuat Boalemo (Tilamuta) pada era 1960-an termasuk kategori daerah pendidikan.
Atas gambaran tersebut, semestinya wilayah Boalemo (Tilamuta) memekarkan diri menjadi daerah tingkat dua yang akan memajukan sektor jasa pendidikan.
Fakta lain yang semakin menguatkan pemisahan wilayah Boalemo adalah garis sejarah eks-underafdeling Gorontalo, yang dibuktikan dengan beroperasinya Rumah Sakit Tilamuta yang pernah dipimpin oleh Dr. Aloe Saboe.
Para pemrakarsa pemekaran Boalemo mengutus delegasi ke Manado untuk menyampaikan niat suci tersebut. H. J. Rahman, seorang insan pendidik yang memiliki akses informasi di Manado, menemui berbagai instansi terkait pemerintahan daerah, termasuk bertemu dengan Gubernur Sulawesi Utara, Abdullah Amu, untuk menyampaikan proposal pemisahan Boalemo dari kabupaten induk, Gorontalo.
Pertimbangan sejarah dan perkembangan dunia pendidikan yang dikembangkan di Tilamuta menjadi alasan aksiomatik untuk meluluskan niat pemekaran wilayah.
Harapan dan semangat rakyat Tilamuta untuk membentuk Kabupaten Boalemo ternyata masih harus dipendam karena sejumlah alasan:
- Jumlah penduduk.
- Minimnya sarana dan prasarana infrastruktur dasar.
- Tingkat sumber daya manusia (SDM) yang masih kurang.
- Situasi politik akibat berkembangnya gerakan laten komunis.
Benturan atas alasan-alasan tersebut tak menyurutkan semangat perjuangan. Perjuangan kandas karena berbagai pertimbangan, terutama alasan terakhir, yakni adanya gerakan komunis.
Dalam salah satu kesempatan memimpin rapat pendidikan, H. J. Rahman (Alm.) menyisipkan keluh kesahnya tentang perjuangan yang tertunda:
“Kita telah berusaha, namun Allah menundanya. Bayangan Kabupaten Boalemo tetap nampak, tetapi entah kapan akan terwujud. Kita mesti yakin, generasi setelah kita pasti akan menikmatinya.”
TATKALA KEGELISAHAN ITU DATANG (1988)
Pada 13 Oktober 1988, di zaman pemerintahan Bupati Letkol. Martin Liputo (Alm.) dan Ketua DPRD Gorontalo, Hi. N. A. Mooduto (Alm.), semangat kembali berkobar. Tokoh-tokoh masyarakat pun berkumpul dalam acara “Musyawarah Boalemo” yang bertempat di SMP Boalemo (sekarang SLTP 1 Tilamuta).
“Musyawarah Boalemo” mengangkat kembali harapan atas cita-cita yang telah diperjuangkan sejak tahun 1964. Delegasi perwakilan kecamatan dengan antusias memelopori semangat pembentukan Kabupaten Boalemo.
Tokoh tua dan muda bersatu mematri kegelisahan, menggugah nurani, dan menggugat moral untuk berani menarik pelatuk perjuangan demi terwujudnya impian yang dahulu terganjal: “Kabupaten Boalemo”.
Barisan tokoh yang turut memelopori perjuangan tahap kedua adalah:
- J. Djakatara (tokoh masyarakat Tilamuta/pendidik).
- A. R. Abdjul (Kepala SMP Molombulahe).
- A. R. Hou (Kacab. Dikbud Tilamuta).
- Karim Mahmud (Kepala SMP Tilamuta).
- Umar Alamri (Ketua Yayasan Al-Khairat).
- Abdullah Biya (tokoh masyarakat Tilamuta/pendidik).
- Ismail Masengge (tokoh masyarakat Popayato).
- Abdullah Bouty (tokoh masyarakat Paguat).
- Uns Mbuinga (tokoh masyarakat Marisa).
- D. T. Pagau (tokoh masyarakat Paguyaman).
- Kadir Alamri (tokoh Tilamuta).
Rekaman notulen menyebutkan bahwa perjuangan H. J. Rahman dan kawan-kawan harus kembali digelorakan. Kabupaten Boalemo adalah sebuah kemutlakan. Barisan perlu diperkuat untuk bersatu menjadikan anak cucu memiliki pijakan dalam tatanan Boalemo sebagai wilayah tingkat dua.
Semangat itu membara melalui orasi dan opini yang disampaikan delegasi kecamatan. Tekad membangun wilayah menjadi motivasi pemekaran, sedangkan sejarah kewedanaan menjadi inspirasi penamaan “Boalemo”.
Tekad pun terbangun. Musyawarah Boalemo melahirkan satu nama yang akan diajukan sebagai nama wilayah, yakni “Boalemo”. Sejarah Boalemo tempo dulu menjadi acuan, walaupun berkembang pula usulan nama lain, seperti Kabupaten Panua dan Kabupaten Gorontalo Barat.
“Boalemo” sebagai simbol perjuangan mewadahi kepentingan lima kecamatan yang menjadi latar belakang wilayah tersebut, yakni Paguyaman, Tilamuta, Paguat, Marisa, dan Popayato.
Dukungan pemerintah daerah Gorontalo dan DPRD menjadi semangat perjuangan. Napas gerakan adalah “Bo wali Lo Ulimo”, sedangkan kewedanaan Boalemo menjadi dasar dari sisi sejarah dan wilayah IV (empat) dari sisi pemerintahan.
Niat dan semangat tersebut masih harus diurungkan akibat belum terbukanya peluang pemekaran bagi daerah-daerah.
MENITI IMPIAN
Setiap kemelut pasti memiliki peluang dan setiap usaha pasti memiliki tantangan. Demikian pula yang terjadi menyusul bergeloranya wacana pemekaran Boalemo.
Dari beberapa sudut Tilamuta terdengar suara sumbang pesimisme yang berbaur dengan gencarnya para relawan membangun keyakinan. Putus asa kadang menyertai barisan muda, walau seketika terhalau oleh asa yang melembaga.
Keseharian Tilamuta pada bulan Juni 1999 dipenuhi nuansa harapan dan keraguan. Keduanya berpadu dalam keteguhan niat untuk memberangkatkan para delegasi ke Jakarta.
Keraguan saat itu merupakan hal yang wajar. Cibiran dan bisikan yang menentang perjuangan meliputi suasana kala itu. Masuk akal pula apabila teriakan ketidaksetujuan membumbui dialog-dialog informal. Sebab, dana yang terkumpul untuk pemberangkatan delegasi menuju Jakarta sangat kecil dibandingkan dengan kebutuhan perjuangan.
Sebesar Rp9.750.000, itulah modal tiga (3) sosok warga Tilamuta yang akan membawa tombak obsesi pemekaran ke Jakarta. Nilai yang begitu minim dan sangat tidak masuk akal untuk sebuah gerakan besar.
“Bagi kami, semangat lebih utama ketimbang rupiah. Mohon doa dan dukungan seluruh rakyat Tilamuta.”
Demikian kalimat penutup A. R. Abdjul ketika akan menaiki mobil Vernando menuju Makassar.
“Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar!”
Pekikan semangat mengiringi keberangkatan mereka untuk merestui pengembaraan panjang ke tanah Jakarta demi meraih Boalemo.
Sesampainya di Makassar, delegasi dijemput oleh perwakilan masyarakat Tilamuta di Makassar, yakni Saman Iyabu, Oskar Pakaya, dan Husin Tumulo (Alm.). Husin Tumulo kemudian kembali ke Tilamuta atas permintaan A. Biya.
Tidak ada aktivitas yang dilakukan di Makassar selain menemui tokoh-tokoh Tilamuta untuk memohon doa dan restu.
Di Pelabuhan Nusantara Makassar, delegasi berangkat menuju Jakarta. Kerumunan warga perantauan Tilamuta dan mahasiswa Tilamuta di Makassar turut mengiringi keberangkatan. Di antara mereka yang membantu membawa berkas-berkas perjuangan terdapat para sopir warga Tilamuta yang kebetulan berada di Makassar.
Lambaian tangan mengiringi deru kapal yang membawa delegasi ke Jakarta. Mereka membawa sebuah harapan, memperjuangkan sebuah tekad, memupus pesimisme, dan meloloskan impian panjang yang telah lama diperjuangkan.
15 JULI 1999: GERBANG OPTIMISME
Bukti gerakan delegasi di Jakarta mendapat respons melalui kunjungan Komisi II DPR RI dan Dirjen PUOD. Tujuan utamanya adalah meninjau secara langsung kesiapan daerah yang akan dimekarkan, kesungguhan daerah induk, sekaligus bertemu dengan tokoh-tokoh masyarakat Boalemo.
Selama dua hari di Gorontalo, tentatif kegiatan disusun oleh protokoler Limboto. Pertemuan dengan jajaran Pemerintah Kabupaten Gorontalo dan masyarakat Boalemo digelar di Rumah Dinas Bupati Imam Nooriman.
Pertemuan tersebut menyepakati usulan pemekaran wilayah Boalemo dengan ibu kota Marisa, yang notabene telah tertuang dalam draf undang-undang pemekaran Boalemo.
Situasi Tilamuta bergairah ketika Yusuf Manto menyampaikan informasi dari Jakarta bahwa Komisi II DPR RI dan Dirjen PUOD mengunjungi Gorontalo terkait usulan pemekaran wilayah Boalemo.
Hingga Rabu sore, 14 Juli 1999, kepastian mengenai delegasi Komisi II DPR RI dan Dirjen PUOD serta tempat penginapan mereka belum diperoleh panitia pemekaran Boalemo di Tilamuta. Panitia pun kebingungan. Berbagai upaya dilakukan, termasuk menghubungi sumber-sumber di Limboto, tetapi tidak berhasil.
Upaya terakhir dilakukan dengan menghubungi Rumah Dinas Bupati Gorontalo dengan menyamar sebagai mahasiswa dari Manado. Ajudan bupati kemudian menginformasikan bahwa rombongan menginap di Hotel Yulia dan akan kembali ke Jakarta keesokan paginya.
Abdullah Biya mengadakan rapat kilat. Di hadapan puluhan tokoh, beliau menyampaikan tekad, “Besok subuh kita harus bertemu.”
Rencana “serangan fajar” pun disusun. Raflin Manto, Husin Tumulo (Alm.), dan Hisyam Dako ditunjuk mewakili warga Tilamuta untuk menemui Prof. Dr. Sunarta. Ramli Hasan, Arifin Hasan, dan Ishak Noor kemudian bergabung dalam perjalanan tim setelah diajak dari Limboto.
Dengan menumpangi mobil pick up yang dikemudikan Halim Iyabu, dan berlindung di bawah terpal, delegasi menembus malam, menyusuri kelokan jalan yang dipenuhi embun pekat. Kokok ayam menandakan dini hari menjelang. Dengan pengawalan seorang Babinsa Tilamuta yang kebetulan hendak mengikuti apel pagi di Yonif 713, delegasi tiba di depan Hotel Yulia.
Jam menunjukkan pukul empat lewat sedikit. Azan subuh berkumandang dari Masjid Baiturrahim. Mereka mengadakan rapat singkat dan menetapkan Husin Tumulo (Alm.) sebagai juru bicara.
Usai salat subuh, Prof. Dr. Sunarta dan rekan-rekan rombongan menemui delegasi Tilamuta di lobi hotel. Dengan penuh semangat, juru bicara menjelaskan bahwa tujuan pertemuan tersebut adalah bersilaturahmi dengan rombongan yang tidak sempat mengunjungi Boalemo, sekaligus menepis anggapan bias terhadap perjuangan yang dikaburkan.
Penjelasan itu disertai kronologi pembentukan Kabupaten Boalemo, sejarah Boalemo, serta tata letak ibu kota yang diinginkan, yakni Tilamuta, sesuai bukti autentik dari sejarah pemerintahan Belanda.
Komisi II dan rombongan sangat antusias mendengarkannya. Seakan ada nuansa lain yang mereka tangkap dari kunjungan selama dua hari itu. Ada sesuatu yang terkesan kabur di antara dua kekuatan, dan pengaruhnya menimbulkan silang informasi yang saling berbenturan. Karena itu, instrumen penilaian harus dipersandingkan.
Raflin Manto menyerahkan buku/proposal “Burrabbaga” sebagai bukti autentik sejarah silam dan perjuangan saat itu. Buku/proposal tersebut diterima langsung oleh Prof. Dr. Sunarta. Dengan penuh keyakinan, beliau menyambutnya dan menyatakan bahwa dokumen itu akan menjadi acuan parameter penilaian kelak.
Reaksi Komisi II adalah tidak mau mengingkari perjuangan murni arus bawah. Sebuah perjuangan yang penuh tekanan acap kali selangkah lebih unggul dari yang lain. Demikian apresiasi atas situasi tersebut.
Dengan ucapan selamat jalan ke Jakarta, delegasi pun berpamitan untuk kembali menuju Tilamuta.
“Rasanya ingin segera tiba,” ujar Raflin Manto, karena ingin segera menceritakan kepada warga Tilamuta apa yang terjadi pada subuh itu.
Dengan khidmat, warga berdoa untuk kesuksesan perjuangan yang dibumbui dengan “serangan fajar”. Keraguan tidak harus dipertajam. Tantangan telah tampak, ada musuh berselimut bersama, tetapi ada sekam yang tak akan lumat oleh api kecuali kita sendiri yang membakarnya.
Kepercayaan diri dan semangat kembali berkobar ketika informasi tersebut terhubung dengan penyampaian buku/proposal “Burrabbaga” yang sama oleh delegasi di Jakarta kepada Menteri Dalam Negeri dan Dirjen PUOD, yang saat itu dijabat oleh Jenderal Sarwan Hamid dan Prof. Dr. Ryaas Rasyid.
Keraguan pun terhalau. Obsesi meledak melampaui titik kulminasi. Gerakan donasi ditingkatkan. Penat dan cuaca tak lagi menjadi soal dalam perjalanan menuju optimisme yang semakin berkembang.
MEMBIDANI UU NOMOR 50 TAHUN 1999
Tiga bulan sudah berlalu dalam penantian atas hasil kerja dan perjuangan keras. Berita pun simpang siur. Yusuf Manto memberikan informasi setiap kali ada perkembangan. Masyarakat berkerumun di kediaman A. Biya, Jalan Merdeka, Tilamuta. Mereka tak mampu menahan penasaran. Gagang telepon pun dijaga bersama. Begitu berdering, sepuluh telinga nyaris menempel padanya.
Usaha yang melelahkan itu akhirnya berhasil. Hasilnya pun disyukuri dengan penuh sukacita. Gaung perjuangan Boalemo menghiasi kebahagiaan masyarakat. Rasa syukur diwujudkan melalui acara sederhana di beberapa kelompok masyarakat, sambil menanti kepulangan sang “pahlawan” dari medan perjuangan.
Pada Sabtu pagi, 16 Oktober 1999, bergeraklah iring-iringan tiga mobil yang menjemput delegasi dari Pelabuhan Pantoloan, Palu, menuju Gorontalo.
Mobil Kijang Panther paling depan ditumpangi Yusuf Manto, A. R. Abdjul, dan Husin Tumulo (Alm.), didampingi Hi. Ram Husain sebagai penjemput, dengan pengemudi Abd. Kadir Dai.
Menyusul mobil Kijang yang ditumpangi Sarifudin Pido, Zenab Musa, Pak Is Manto, dan istri, dengan pengemudi Muhyin Iyabu. Selanjutnya, mobil Taft ditumpangi Hj. Umar Alamri, Asnawai Abd. Azis (Alm.), dan Herman Bater, dengan pengemudi Radhan Saidi (Alm.).
Rombongan singgah sebentar di Mananggu, tepatnya di rumah Hi. Ram Husain, untuk beristirahat sambil menunggu pagi.
Usai sarapan pagi, rombongan menuju Tilamuta untuk bertemu dengan masyarakat yang sejak malam setia menunggu.
Ribuan massa memadati Lapangan Porstil hanya untuk melihat dari dekat dan mendengarkan kesaksian perjuangan delegasi pemekaran Kabupaten Boalemo.
Di halaman rumah Abd. Biya, diadakan penyambutan sederhana. Makanan ala kadarnya terhidang di atas meja, sementara deretan kursi pinjaman dari tetangga berjejer rapi.
Hadirin berdesakan, memenuhi halaman yang sempit untuk sekadar mengucapkan selamat kepada delegasi. Isak tangis tak terbendung.
Dalam sambutannya, A. R. Abdjul berujar:
“Kami telah kembali. Atas doa seluruh masyarakat pendukung, Undang-Undang pengesahan Kabupaten Boalemo kini telah kita miliki. Ada tiga pesan kami. Pertama, jangan menepuk dada. Kedua, mari kita mensyukurinya. Ketiga, mari kita bangun Boalemo agar maju hingga anak dan cucu kita.”
Sorak gembira pun tak terelakkan di antara tangis sukacita. Mereka saling berpelukan tanpa kata-kata. Hanya linangan air mata dan desahan asma Allah yang mampu diungkapkan. Sulit menggambarkan situasi tersebut, sebagaimana sulitnya mempercayai keberhasilan ini.
Juni 2007
Catatan Redaksi:
Tulisan ini diadaptasi melalui penyuntingan bahasa dari postingan Facebook Syafrudin Lamusu pada 11 Oktober 2020, dengan izin langsung dari penulis. Mengingat naskah ini memuat catatan sejarah perjuangan pembentukan Kabupaten Boalemo yang ditulis pada Juni 2007, penyuntingan dilakukan tanpa mengubah maksud dan substansi tulisan. Rentang waktu yang panjang hingga 2026, serta wafatnya sejumlah tokoh yang terlibat dalam perjuangan tersebut, menjadi pengingat pentingnya mendokumentasikan kembali sejarah ini sebagai warisan bagi generasi mendatang.(*)
