Oleh: Nanang Syawal
OPINI, TINGOHU.ID — Boalemo memasuki usia ke-27 tahun. Panggung perayaan disiapkan, hiburan didatangkan, penceramah nasional dihadirkan. Namun, di balik kemeriahan itu, ada ratusan guru PPPK paruh waktu yang justru harus merayakan hari jadi daerah dengan gaji yang belum dibayarkan selama dua bulan, Agustus–September 2026.
Data yang disampaikan menyebut 102 guru PPPK PAUD, 223 guru SD, dan 147 guru SMP terdampak, totalnya mencapai 472 orang. Mereka bukan sedang meminta hadiah ulang tahun. Mereka menunggu hak yang semestinya menjadi bagian dari tanggung jawab pemerintah.
Situasinya makin menyesakkan. Musim paceklik, kemarau panjang, asap yang menyelimuti hari-hari, hingga harga BBM di tingkat depot yang kian membebani, dan harga bahan pokok sehari-hari yang kian mahal menjadi kenyataan yang harus dihadapi. Di tengah keadaan seperti ini, gaji dua bulan yang belum diterima bukan persoalan kecil. Itu menyangkut dapur, kebutuhan keluarga, dan martabat para pendidik.
Artis Menghibur, Penceramah Nasional Menenangkan—Lalu Siapa Memikirkan Guru?
Pemerintah boleh menghadirkan artis untuk memeriahkan HUT Boalemo. Penceramah nasional pun boleh diundang untuk menyampaikan pesan moral. Namun, ada pertanyaan yang lebih mendasar, apa arti pesta bagi daerah jika ratusan gurunya masih menunggu gaji?
Jangan sampai panggung hiburan menjadi simbol bahwa pemerintah lebih sigap mengurus kemeriahan daripada memastikan hak para pendidik. Jangan pula nasihat tentang kesabaran menjadi jawaban tidak langsung bagi guru yang sedang menunggu penghasilan mereka.
Guru tidak membutuhkan hiburan untuk melupakan tagihan. Mereka tidak membutuhkan ceramah untuk menggantikan beras di dapur. Mereka membutuhkan gaji yang dibayarkan tepat waktu.
Pemerintah menyebut pembayaran menunggu DPA Perubahan. Tetapi guru berhak bertanya, mengapa kebutuhan gaji selama 12 bulan tidak dipastikan sejak perencanaan APBD awal, sehingga para guru tidak harus menunggu proses perubahan anggaran untuk menerima haknya?
Jika memang ada kendala administrasi dan anggaran, jelaskan secara terbuka. Jangan biarkan guru menanggung akibat dari persoalan yang bukan mereka ciptakan. Guru yang mendidik kalian para pemimpin menjadi pintar, guru yang selalu terdepan dalam menyiapkan dan meletakan dasar ilmu hingga kalian jadi pemimpin di daerah ini.
DPRD Jangan Hanya Hadir dalam Seremoni
Di sinilah fungsi DPRD seharusnya terlihat. Para wakil rakyat tidak cukup hadir dalam rapat, menyampaikan sambutan, atau mengikuti agenda seremonial. Mereka harus memastikan persoalan nyata masyarakat, termasuk gaji guru yang tertunda, menjadi perhatian serius pemerintah daerah.
Publik patut mempertanyakan, sekeras apa DPRD memperjuangkan kepastian pembayaran gaji para guru? Seberapa jauh fungsi pengawasan dijalankan? Jika perjalanan dinas dan agenda kedewanan dapat direncanakan, mengapa nasib ratusan guru yang menunggu haknya tidak menjadi desakan utama?
Ini bukan tuntutan agar DPRD membuat kegaduhan. Ini tuntutan agar mereka bekerja sesuai mandat, mengawasi anggaran, meminta penjelasan pemerintah, dan mendorong penyelesaian yang jelas serta terukur. Jangan hanya urusan perjalanan dinas saja yang menjadi prioritas DPRD.
Boalemo berusia 27 tahun. Tetapi usia daerah tidak seharusnya dirayakan dengan menutup mata terhadap penderitaan gurunya. Sebelum panggung dibongkar dan tamu pulang, pemerintah dan DPRD perlu menjawab satu hal, kapan gaji para guru PPPK paruh waktu itu dibayarkan?
Keberhasilan daerah bukan diukur dari meriahnya pesta ulang tahun, melainkan dari kesanggupannya memenuhi hak orang-orang yang ikut membangun masa depannya.
