Tingohu.id Utang perjalanan dinas kembali menjadi sorotan setelah mantan anggota DPRD mendatangi gedung legislatif untuk menagih hak mereka yang disebut belum dibayarkan hampir dua tahun.
Mereka meminta DPRD ikut mendorong pemerintah daerah memberikan kepastian pembayaran utang perjalanan dinas yang nilainya mencapai Rp1,8 miliar.
Persoalan tersebut mencuat dalam rapat dengar pendapat (hearing) di Kabupaten Seluma, Bengkulu, Rabu (26/8/2026).
Perwakilan mantan anggota DPRD Seluma periode 2019–2024, Tenno Heika, mempertanyakan mengapa kewajiban perjalanan dinas tersebut belum juga diselesaikan.
Ia mendesak DPRD menggunakan fungsi penganggaran untuk mendorong pemerintah daerah mengalokasikan anggaran pembayaran dalam KUA-PPAS APBD Perubahan 2026.
Tenno menyebut keterlambatan pembayaran tersebut telah berlangsung hampir dua tahun. Ia juga mengatakan penyelesaian kewajiban itu sebelumnya telah menjadi perhatian BPK, BPKP, LO hingga Kejaksaan Negeri.
“Sudah hampir dua tahun. Kami meminta ada kepastian pembayaran,” kata Tenno dalam hearing.
Minta DPRD Turun Tangan
Menurut Tenno, DPRD memiliki peran penting untuk memastikan persoalan tersebut tidak kembali tertunda.
Ia meminta lembaga legislatif menjalankan fungsi penganggaran dan mendorong pemerintah daerah memasukkan pembayaran utang perjalanan dinas tersebut dalam pembahasan APBD Perubahan 2026.
Di sisi lain, Pemkab Seluma menyatakan kewajiban tersebut tetap akan dibayarkan secara bertahap sesuai kemampuan keuangan daerah.
Sekda Seluma Deddy Ramdhani mengatakan anggaran pembayaran utang telah dimasukkan dalam draf KUA-PPAS APBD Perubahan 2026. Namun, realisasinya masih bergantung pada pembahasan dan persetujuan DPRD.
Dengan demikian, persoalannya kini bergeser pada satu pertanyaan: apakah utang perjalanan dinas Rp1,8 miliar tersebut benar-benar akan mendapat kepastian pembayaran dalam APBD Perubahan 2026?
DPRD Seluma dijadwalkan kembali membahas persoalan tersebut dalam hearing pada 2 September 2026.
Sumber Informasi: BETV News, eWarta.co, Radar Seluma.
