Nasib PPPK Paruh Waktu tenaga teknis di Kabupaten Boalemo untuk beralih menjadi PPPK Penuh Waktu bergantung pada kemampuan keuangan daerah dan kebutuhan formasi.
BOALEMO, TINGOHU.ID — Harapan ribuan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu di Kabupaten Boalemo untuk beralih menjadi PPPK Penuh Waktu kini menghadapi persoalan serius.
Hasil konsultasi Komisi I DPRD Boalemo dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) menyebutkan, khusus PPPK Paruh Waktu tenaga teknis dan tenaga medis, pengangkatan menjadi PPPK Penuh Waktu diserahkan kepada pemerintah daerah.
Artinya, peluang pengangkatan tersebut sangat bergantung pada ketersediaan formasi dan kemampuan keuangan daerah.
Baca Juga: Guru PPPK-PW Belum Terima Gaji, DPRD Boalemo Justru Fokus Perjalanan Dinas
Ketua Komisi I DPRD Boalemo, Helmi Rasid, mengatakan hal itu berdasarkan arahan Deputi Bidang SDM Aparatur KemenPAN-RB saat kunjungan kerja dan konsultasi yang dilakukan pihaknya.
“Untuk kebutuhan PPPK Penuh Waktu, diserahkan ke daerah serta mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dan kebutuhan formasi PPPK. Ini khusus untuk PPPK Paruh Waktu tenaga teknis dan tenaga medis,” kata Helmi.
Persoalan muncul karena kondisi APBD Boalemo saat ini disebut belum memadai untuk mengakomodasi seluruh PPPK Paruh Waktu menjadi Penuh Waktu.
Data yang disampaikan Komisi I mencatat terdapat 1.495 PPPK Paruh Waktu di Kabupaten Boalemo, terdiri dari 1.036 tenaga teknis, 188 tenaga kesehatan dan 271 tenaga pendidik.
Dengan demikian, ribuan tenaga teknis dan ratusan tenaga kesehatan kini menghadapi persoalan yang tidak hanya berkaitan dengan kebutuhan formasi, tetapi juga kemampuan fiskal pemerintah daerah.
Kondisi ini sekaligus menjadi pekerjaan rumah bagi Pemkab Boalemo. Sebab, ketika pemerintah pusat menyerahkan pembiayaan pengangkatan tenaga teknis dan medis kepada daerah, kemampuan APBD menjadi salah satu faktor penentu.
Helmi berharap pemerintah pusat tidak sepenuhnya membebankan persoalan tersebut kepada daerah, terutama untuk tenaga medis.
Menurutnya, tenaga kesehatan memiliki peran vital karena pelayanan kesehatan kepada masyarakat berlangsung setiap hari dan membutuhkan tenaga yang tersedia secara berkelanjutan.
Ia pun berharap pemerintah pusat dapat mengambil alih pembiayaan pengangkatan PPPK Paruh Waktu tenaga medis menjadi PPPK Penuh Waktu.
Persoalan ini menjadi semakin penting karena 1.036 tenaga teknis dan 188 tenaga kesehatan tidak dapat begitu saja mengandalkan kebijakan pusat sebagaimana sektor pendidikan.
Jika kemampuan fiskal daerah tidak mencukupi, maka proses peralihan status tersebut berpotensi menjadi persoalan panjang.
Pertanyaan besarnya kini bukan hanya berapa banyak PPPK Paruh Waktu yang membutuhkan kepastian status, tetapi apakah APBD Boalemo mampu membiayai kebutuhan tersebut? (*)
