Tingohu.id Opini — Kasus dugaan korupsi di Bank SulutGo (BSG) Cabang Tilamuta kembali menjadi sorotan publik di Gorontalo. Nilai kerugian yang diungkap aparat penegak hukum tidak kecil, yakni sekitar Rp13,19 miliar. Satreskrim Polres Boalemo telah menetapkan seorang tersangka berinisial FKO, yang saat itu menjabat Manager Pelayanan Nasabah (Head Teller), atas dugaan penyalahgunaan dana bank melalui pengambilan uang dari brankas (vault) dan rekening dormant untuk kepentingan trading.
Penetapan tersangka ini memang menjadi langkah awal penegakan hukum. Namun, besarnya nilai kerugian yang mencapai belasan miliar rupiah memunculkan pertanyaan mendasar di ruang publik, “apakah mungkin satu orang, dalam posisi teller atau kepala layanan nasabah, dapat menggerakkan dana sebesar itu tanpa terdeteksi oleh sistem pengawasan perbankan?”
Dalam sistem perbankan modern, setiap transaksi tidak berdiri sendiri. Ada mekanisme dual control, otorisasi berlapis, pengawasan internal, audit berkala, rekonsiliasi harian, hingga sistem manajemen risiko yang dirancang untuk mencegah penyimpangan, terlebih pada dana dalam jumlah besar. Seluruh sistem tersebut seharusnya menjadi pagar pengaman yang ketat terhadap potensi fraud.
Karena itu, publik wajar mempertanyakan: bagaimana dugaan penyimpangan hingga Rp13,19 miliar ini bisa terjadi tanpa alarm internal yang lebih awal? Apakah seluruh prosedur pengawasan telah berjalan sebagaimana mestinya? Ataukah ada celah sistemik yang belum terungkap dalam proses penyidikan?
Pertanyaan-pertanyaan ini bukan untuk mendahului proses hukum atau menghakimi pihak tertentu. Sebaliknya, ini merupakan bentuk kehati-hatian publik agar perkara yang bernilai besar ini benar-benar diurai secara menyeluruh, tidak hanya berhenti pada satu nama tersangka.
Kekhawatiran masyarakat juga muncul dari kemungkinan adanya fakta baru di persidangan, baik terkait keterlibatan pihak lain maupun dugaan kelalaian sistem pengawasan internal bank. Jika hal itu terungkap, maka perkara ini tidak lagi sekadar soal individu, tetapi juga menyentuh aspek tata kelola dan pengawasan institusi.
Kepercayaan publik terhadap sektor perbankan dan penegakan hukum tidak hanya ditentukan oleh penetapan tersangka, tetapi juga oleh keyakinan bahwa seluruh rangkaian peristiwa telah ditelusuri secara objektif dan transparan. Dalam kasus dengan nilai kerugian sebesar ini, masyarakat tentu berharap tidak ada celah yang terlewat dalam proses pengungkapan.
Polres Boalemo kini memikul tanggung jawab besar untuk memastikan bahwa penyidikan dilakukan secara profesional, komprehensif, dan berbasis alat bukti yang kuat. Jika memang seluruh bukti hanya mengarah pada satu orang, maka hal tersebut harus dapat dibuktikan secara meyakinkan di persidangan. Namun apabila ditemukan fakta baru, maka pengembangan perkara menjadi sebuah keharusan demi mengungkap kebenaran secara utuh.
Pada akhirnya, masyarakat tidak menginginkan kasus ini berhenti pada kesimpulan sederhana. Yang diharapkan adalah pengungkapan yang menyeluruh dan transparan. Sebab dalam perkara dugaan korupsi, keadilan tidak hanya soal siapa yang ditetapkan sebagai tersangka, tetapi juga memastikan bahwa setiap pihak yang bertanggung jawab benar-benar terungkap, dan tidak ada yang dipersalahkan di luar batas pembuktian hukum.
