Tingohu.id Investigasi — Setelah menelusuri sumber dan penggunaan dana DAU yang berkaitan dengan pendanaan PPPK, penelusuran dokumen kini mengarah pada sejumlah transaksi yang tercatat bukan untuk pembayaran langsung kebutuhan PPPK.
Dalam dokumen yang ditelaah Tingohu, sedikitnya Rp510.140.949 tercatat sebagai belanja pada dua perangkat daerah, yakni Sekretariat DPRD dan Kesbang Politik dan Linmas.
Transaksi tersebut tersebar pada sejumlah jenis belanja dengan karakter yang sangat berbeda.
Pada Sekretariat DPRD, total transaksi yang teridentifikasi mencapai Rp381.646.850.
Jika dikelompokkan berdasarkan jenis belanjanya, rincian tersebut terdiri atas:
Konsultansi survei kepuasan masyarakat: Rp92.530.720
Belanja rumah tangga pimpinan DPRD: Rp187.028.500
Dua transaksi iklan: Rp10.000.000
Kursi tamu ruang pejabat: Rp20.000.000
Microphone Komisi: Rp20.000.000
Makanan/minuman rapat: Rp24.000.000
Belanja lainnya: Rp28.087.630
Jejak berikutnya ditemukan pada Kesbang Politik dan Linmas.
Dari transaksi yang telah dikelompokkan, terdapat sedikitnya Rp128.494.099.
Rinciannya:
Termin 95 persen pekerjaan pembangunan Aula Polres Boalemo: Rp94.985.750
Pengawasan/supervisi bantuan keagamaan, bangunan rujukan dan Klinik Kejaksaan Negeri Boalemo: Rp14.999.000
ATK pekerjaan bantuan Kejaksaan Negeri/bangunan rujukan dan Klinik: Rp18.509.349
Namun, pada tahap ini Tingohu tidak menyimpulkan bahwa seluruh transaksi tersebut merupakan penyimpangan.
Sebab, untuk sampai pada kesimpulan tersebut, masih diperlukan pemeriksaan terhadap dasar penganggaran, dokumen pelaksanaan anggaran, mekanisme perubahan sumber dana, kontrak, bukti pembayaran, serta ketentuan mengenai penggunaan DAU yang berkaitan dengan pendanaan PPPK.
Jika dana tersebut memang merupakan DAU yang penggunaannya ditujukan untuk mendukung pendanaan PPPK, apa dasar sehingga dana tersebut tercatat membiayai belanja rumah tangga pimpinan DPRD, konsultansi, iklan, konsumsi rapat, pembangunan Aula Polres hingga pekerjaan yang berkaitan dengan Klinik Kejaksaan Negeri Boalemo?
Pertanyaan tersebut menjadi semakin penting karena transaksi-transaksi itu terjadi dalam waktu yang relatif berdekatan, yakni 27–29 Desember 2023, hanya beberapa hari menjelang berakhirnya tahun anggaran.
Dan Rp510 juta lebih ini belum tentu merupakan keseluruhan jejaknya.
Tingohu masih menelusuri daftar belanja pada SKPD lainnya.
Ke mana lagi DAU PPPK mengalir?
